Situs Resmi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulawesi Selatan

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Perencanaan pembangunan nasional harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Untukmeningkatkan kinerja organisasi di tengah-tengah perkembangan perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis serta aspek-aspek  berpengaruh yang dapat berubah dengan cepat dan sering tidak terduga, sehingga dikembangkan model perencanaan strategis yang pada intinya mengacu pada visi, misi serta tujuan dan sasaran yang berbasis pada analisis lingkungan strategis.

Merencanakan berarti memilih, artinya memilih berbagai alternatif tujuan agar tercapai kondisi yang lebih baik atau memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya baik itu Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM) serta Modal. Sumber-sumber  daya tersebut sangatlah terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin dengan cara pengumpulan dan analisis data serta informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting. Selain itu perencanaan (planning) merupakan instrumen/alat untuk mencapai tujuan/sasaran. Agar tujuan/sasaran dari perencanaan tersebut dapat tercapai dengan baik maka diperlukan suatu konsep Perencanaan Strategis (strategic of planning).

Rencana strategis ini diharapkan dapat 1) memfasilitasi komunikasi dan partisipasi berbagai kepentingan yang berbeda dalam rangka pengembangan sumberdaya manusia; 2) dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan tindakan sekaligus sebagai bahan evaluasi atas kinerja yang akan dicapai. Hal ini sejalan dengan perubahan paradigma kepemerintahan yang menekankan antara lain pada unsur-unsur akuntabilitas, maka segala tindaakan yang dilakukan selayaknya dapat dipertanggungjawabkan, sesuai maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang menekankan adanya pertanggungjawaban public atas kegiatan-kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah serta Instruksi Presiden  7 Tahun 1999 menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientas pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Sifat Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan ini: Pertama, lebih memfokuskan pada identifikasi dan penanganan isu-isu strategis dengan sasaran yang dinamis (moving target); Kedua, mengikuti kecenderungan baru; Ketiga, lebih berorientasi tindakan.

 

B. LANDASAN HUKUM

  1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repeublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
  10. Keputusan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
  11. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategis Nasional Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
  14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Diklat Teknis;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengembangan Jenis Diklat Jabatan Fungsional;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
  17. Peraturan Daerah Provinsi sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 243);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan  Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018.

 

MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan  dan  sasaran  penyusunan  Renstra  BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  Provinsi  Sulawesi  Selatan adalah :

  1. Tersedianya rumusan program dan kegiatan strategis dalam skala prioritas yang lebih tearah dan merupakan program BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Provinsi Sulawesi Selatan;
  2. Tersedianya tolok ukur evaluasi penilaian kinerja BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Provinsi Sulawesi Selatan.
  3. Mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang berorientasi pada pelayanan prima berdasarkan pada prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik dan bersih;
  4. Terwujudnya komitmen bersama diantara stakeholders terhadap program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra untuk dijabarkan melalui APBD Provinsi Sulawesi Selatan.

 

C. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam menyusun perencanaan strategis ini maka sistimatika penulisanya terdiri dari 6 (enam) Bab yaitu : 

Bab      I        Merupakan Bab Pendahuluan yang memuat hal-hal substansial penyusunan Renstra seperti Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

 Bab     II      Merupakan Bab Gambaran Pelayanan SKPD Bab ini menjelaskan tentang Tugas, Fungsi, Sumber Daya SKPD, Evaluasi Kinerja (Kinerja Pelayanan SKPD) serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.

 Bab     III     Merupakan Bab Perumusan Isu –isu Strategis berdasarkan Tupoksi Bab ini menjelaskan tentang Identifikasi Permasalahan (permasalahan dari aspek pelayanan), Telaahan Visi, Misi, dan Program RPJMD, uraian keterkaianan Renstra SKPD dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) pelayanan atau tugas dan fungsi SKPD.

Bab      IV     Merupakan Bab Visi,Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Kebijakan, Bab ini menjelaskan tentang rencana-rencana potret kondisi masa depan yang diharapkan, baik jangka panjang maupun jangka pendek, Strategi dan Kebijakan SKPD untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah.

Bab      V      Merupakan Bab Rencana Program dan Kegiatan dalam Bab ini diuraikan Program SKPD merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD, Rencana program prioritas beserta indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.

Bab      VI     Merupakan Bab indicator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan sasaran RPJMD.

Bab      VII   Merupakan Bab Penutup dari penyusunan Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan TA. 2013-2018, serta terdapat lampiran yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra ini.

 

 BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

 2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor  9 tentang  ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,  LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAN LEMBAGA LAIN PROVINSI SULAWESI SELATAN, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan berkedudukan sebagai : unsur pendukung tugas kepala daerah untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik,  dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah”.

A.   Tugas Pokok

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

B.   Fungsi

Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
  2. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan meliputi bidang Perencanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
  3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dibidang Pendidikan dan Pelatihan meliputi Perencanaan dan pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis, Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, Pendidikan dan Pelatihan Struktural;
  4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

C. SUSUNAN ORGANISASI

 STRUKTUR ORGANISASI BADAN DIKLAT PROV. SUL SEL

Susunan Organisasi Badan Pendidikan  dan Pelatihan terdiri atas:

 

(1) Kepala Badan;

(2) Sekretariat;

(3) Bidang;

(4) Sub Bagian;

(5) Sub Bidang;

(6) UPTB;

(7) Jabatan Fungsional;

 Berikut uraian lebih lanjut tentang kelengkapan dari masing-masing komponen struktur organisasi :

 

  1. 1.      Sekretariat

 Sekretariat, terdiri atas:

a.   Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b.   Sub Bagian Keuangan;

c.   Sub Bagian Program.

      

 

  1. 2.      Bidang

 Bidang , terdiri atas :

  1.  Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
  2. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
  3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional;
  4. Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural.

 

 1)      Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri atas:

 a)      Sub Bidang Perencanaan;

 b)      Sub Bidang Pengembangan.

 

 2)      Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis, terdiri atas:

 a)      Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Umum;

 b)      Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif.

  

3)      Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional, terdiri atas:

a)      Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Umum;

b)      Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Berjenjang.

 

4)      Bidang Pendidikan dan Pelatihan Struktural, terdiri atas:

a)      Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan;

b)      Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

 

5)      Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) Media Pembelajaran (MP), terdiri atas:

a)  Sub Bagian Tata Usaha;

b)  Seksi Media Instruksional dan Penilaian Kompetensi;

c)  Seksi Multi Media Terapan

 

6)   Jabatan Fungsional

a)  Widyaiswara;

b)  Arsiparis;

c)  Pustakawan

 

2.1. SUMBER DAYA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Guna menjamin pemenuhan tingkat kompetensi aparatur yang tersertifikasi baik dari sisi manajemen kediklatan maupun desain pembelajaran, maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan telah memiliki pengakuan atau akreditasi dari Instansi pembina diklat (LAN – RI). Berdasarkan Surat Keputusan Kepala LAN-RI No. 2047/I/13/14/2010 tanggal 13 Desember 2010 maka Badan Pendidikan dan Pelatihan Prov. Sulawesi Selatan telah terakreditasi untuk melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan, Diklat Pim Tingkat III dan Diklat Pim Tingkat IV.

Dengan demikian, Badan Diklat Prov. Sul - Sel sebagai institusi penyelenggara diklat aparatur/PNS berhak memfasilitasi penyelenggara diklat terutama untuk Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan yang institusi penyelenggara diklatnya belum terakreditasi. Dengan status ini hampir semua penyelenggaraan diklat di lingkup Pemerintah Kab./Kota se Sulawesi Selatan telah difasilitasi oleh Badan Diklat Prov. Sul - Sel. Status lembaga terakreditasi ini juga bahkan telah berdampak pada semakin banyaknya jumlah pihak atau mitra kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan pengembangan kompetensi SDM terutama pendidikan dan pelatihan. 

 2.1.1.  Pegawai/personil

 Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan telah memiliki PNS Sebanyak 103 Orang keadaan desember 2014 dengan kualifikasi pendidikan yang bervariasi sebagai berikut : Program Doktoral (S3) 4 orang atau sekitar 3.88%, Pascasarjana (S2) sebanyak 40 orang atau sekitar 38,83%, berkualifikasi Sarjana (S1) sebanyak 39 orang atau sekitar 37,86%, berkualifikasi sarjana muda (D3) sebanyak 6 orang atau sekitar 5,83% dan sebanyak 14 orang atau 13,59% yang berkualifikasi SLTA kebawah. sedangkan jumlah PNS Badan menurut tingkat Pendidikan dan Golongan dapat digambarkan pada tabel berikut:

 

 Dari jumlah PNS yang ada pada Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan tersebut dilakukan pendayagunaan dengan mendistribusikan kedalam bidang-bidang, unit kerja organisasi. Distribusi PNS menurut bidang dan Setban dapat diuraikan menurut gambaran pembagian personil secara kuantitatif baik PNS laki-laki maupun perempuan.

Didalam pendistribusian PNS tentunya banyak variabel yang mempengaruhi yakni persyaratan formal, diantaranya disesuaikan dengan kompetensi PNS dengan jabatan yang tersedia, namun secara depakto selama ini sulit dicapai disemua lini pemerintahan karena berbagai normatif yang ada tidak saling terkait secara berjenjang sehingga masih banyak dipengaruhi oleh faktor non teknis.

Adapun distribusi PNS menurut jenis kelamin pada masing-masing bidang, sekretariat, jabatan struktural dan widyaiswara/tenaga pengajar dapat dilihat pada uraian masing-masing tabel berikut ini :

 

 

 

2.2.2     .  Sarana dan Prasarana

 

KAMPUS - I

 

Dukungan sarana dan prasarana kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan secara keseluruhan adalah seluas 6.480 M2 dengan sertifikat No. 55 tanggal 28 September 1987 milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Perpustakaan, Kantin, Ruang Studio dan Dapur serta fasilitas olah raga, Ruang Fitnes, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan pada gedung C Lantai II memiliki kamar 12 buah dengan kapasitas perkamar sebanyak 3 orang dan Lantai III memiliki kamar sebanyak 9 kamar dengan kapasitas 4 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 72 orang dan Asrama yang disiapkan pada Gedung D Lantai II, III, IV, V memiliki 32 kamar dengan kapasitas 2 orang perkamar sehingga daya tampung keseluruhan sebanyak 64 orang. Sedangkan ruang belajar pada Gedung C sebanyak 3  ruangan dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Aula pada gedung B Lt. II sebanyak 1 ruangan dengan kapasitas 350 orang  dan aula gedung D Lt. I dengan kapasitas 60 orang. Kemudian terdapat ruang diskusi/rapat sebanyak 3 Unit masing-masing pada gedung A Lt. III sebanyak 2 ruangan, Gedung A Lantai I sebanyak 1 ruangan dengan daya tampung masing-masing 20 orang. dan 1 ruangan rapat pimpinan pada gedung A Lt. I.

selain itu terdapat pula ruangan kantin/makan pada gedung B Lt. I dan gedung E Lt. I, kantin dharma wanita dan ruang koperasi serta ruang perkantoran pada gedung A Lt. I, II dan III. 

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

 

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

 

 

 

 

KAMPUS - II

 

Dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan kediklatan berupa tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi milik Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan pada Kampus II Ex IPDN secara keseluruhan adalah seluas 7.414 M2 sesuai dengan Lampiran Nomor Kepustusan Gubernur Sulawesi` Selatan No. 1679/VIII/Tahun 2014 tanggal 25 Agustus 2014 tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Provinsi Sulawesi Selatan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan milik Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Bangunan di atas tanah tersebut yaitu Bangunan Perkantoran, Aula, Asrama, Ruang Belajar, Ruang Diskusi, Kantin, Ruang Fitnes, Ruang Karaoke, Dapur serta fasilitas olah raga, Mesjid dan tempat parkir.

Asrama yang dipersiapkan memiliki kamar 24 buah dengan rincian sebagai berikut : Asrama Garuda (Putra) Lantai I sebanyak 2 barak dengan kapasitas tempat tidur masing-masing sebanyak 10 buah dan Lantai II sebanyak 2 barak kamar dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 10 buah, sehingga daya tampun untuk Asrama Putra sebanyak 40 orang. Sedangkan Asrama Putri pada Lantai I terdapat 1 barak dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 11 orang dan Lantai II terdapat 1 barak dengan kapasitas tempat tidur sebanyak 14 orang, sehingga daya tampun untuk asrama Putri sebanyak 25 orang. Asrama untuk Vavilium terbagi 4 unit, masing-masing unit memiliki 3 kamar tidur dengan kapasitas tempat tidur masing-masing 5 bua sehingga daya tampung untuk Vavilium sebanyak 20 orang.

Sedangkan ruang belajar terdiri dari : Ruang belajar  kepramugarian sebanyak 2 unit dan satu ruangan untuk Catwalk dengan kapasitas 40 orang per-ruangan, Ruang Rehat untuk pengajar dan Peserta kepramugarian 1 unit, Aula utama sebanyak 1 unit dengan daya tampung kurang lebih 300 orang, Ruangan belajar/kelas untuk peserta diklat sebanyak 3 unit, ruang diskusi/seminar sebanyak 3 unit,  Laboratorium Bahasa 1 unit dengan kapasitas 30 orang, Laboratorium Komputer 1 unit dengan kapasitas 30 orang, Ruang makan sebanyak 2 unit, Masjid, Ruang Binatu/Laundry, Ruang Tamu Pimpinan, selain itu terdapat pula Fasilitas olahraga, Ruang Karaoke, Apotek/Klinik (Fisioterapy dan Radiology), Kantin/Warkop, Fasilitas Perbankan yakni Bank SulSelbar, ATM Bank BNI, ATM Bank Mandiri masing-masing 1 unit. 

Jika memperhatikan tingkat volume kegiatan penyelenggaraan diklat selama ini dibanding dengan kondisi sarana dan prasarana yang tersedia, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kediklatan yang ada sudah cukup terpenuhi sesuai standar yang dipersyaratkan. Hanya saja sebagian besar peralatan kantor yang dimiliki memiliki usia teknis yang cukup lama sehingga diperlukan pemeliharaan atau peremajaan agar dapat dipergunakan secara optimal.

Adapun jumlah dan jenis sarana/prasarana yang dimiliki saat ini dapat diuraikan pada tabel berikut :

 

 

 

 

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

Ketersediaan dan dukungan sumber daya organisasi berimplikasi pada pemenuhan kinerja Badan Diklat Prov. Sulsel selama ini. Gambaran kinerja ini dapat dilihat khususnya dari pelaksanaan tupoksi Badan dalam penyelenggaran diklat.

Berbagai kegiatan kediklatan yang telah dilaksanakan dalam tahun anggaran 2008 sampai dengan 2012, baik kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di provinsi dengan dana dari APBD Provinsi, APBN dan Bantuan luar negeri maupun kegiatan fasilitasi penyelenggaraan diklat pada kabupaten/kota se Sulawesi Selatan dengan dana dari APBD Kabupaten /kota yang bersangkutan.

Kegiatan pendidikan dan pelatihan tersebut meliputi Bidang Diklat Struktural (Diklat Prajabatan Golongan I, II, dan III serta Diklat Pim Tk. IV dan III), Bidang Diklat Teknis, Bidang Diklat Fungsional.

 

 

2.1.            TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Perumusan perencanaan strategis haruslah berangkat dari analisis lingkungan strategis. Analisis terhadap lingkungan strategis tersebut sangat penting dilakukan mengingat  efisiensi dan efektifitas program sebuah entitas sangat tergantung dari kemampuannya untuk mengikuti dan menjawab dinamika tuntutan perubahan dan perkembangan sejumlah issu sentral lingkungan strategis yang demikian cepat dan kompleks.

Dalam menganalisis lingkungan strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan, maka tentunya kita akan memandangnya dari dua aspek pendekatan, yaitu dari perspektif internal organisasi (internal environmental scaning) yang meliputi peta kekuatan dan kelemahan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi (resources maping) di satu sisi dan pada sisi lain berangkat dari perspektif eksternal organisasi (external environmental scaning) meliputi perkembangan konteks administrasi pemerintahan dan sumber daya manusia aparatur saat ini, baik terhadap kondisi yang dapat dijadikan sebagai suatu peluang maupun ancaman yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi Badan.  

2.1.1.      LINGKUNGAN INTERNAL

Berdasarkan hasil analisis pencermatan Lingkungan Internal Badan Pendidikan dan Pelatihan diperoleh adanya beberapa kondisi/potensi sebagai asumsi awal yang dapat menunjukkan sebagai faktor kekuatan maupun kelemahan dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi, yaitu :

 

  1. A.         KEKUATAN/KEUNGGULAN

Adapun yang merupakan kekuatan/Keunggulan  dalam pencapaian Visi dan Misi Oragnisasi adalah:

(1)      Peraturan Daerah Nomor  12  Tahun 2009

(2)      Adanya dukungan APBD

(3)      Kuantitas Sumber Daya Manusia Aparatur yang cukup memadai

(4)      Adanya dukungan Pimpinan

(5)      Adanya Akreditasi Program Diklat

(6)      Adanya Sistim Manajemen Mutu (SMM) dalam penyelenggaraan diklat

 

  1. B.                  KELEMAHAN

(1)                Terbatasnya Sarana dan Prasarana

(2)                Jumlah Widyaiswara belum memadai

(3)                Kualitas Widyaiswara belum Optimal

(4)                Rendahnya anggaran

(5)                Rendahnya Kedisiplinan

(6)               Rendahnya jejaring kerjasama kediklatan dengan instansi dan lembaga

 lain.

 

1.4.2           LINGKUNGAN EKSTERNAL

          Dari hasil analisis pencermatan lingkungan eksternal Badan Pendidikan dan Pelatihan ditemukan adanya beberapa kondisi/potensi sebagai asumsi awal yang dapat menunjukkan faktor peluang maupun ancaman dalam pencapaian Visi dan Misi Organisasi, yaitu :

  1. A.         PELUANG

              Adapun yang merupakan kekuatan/Keunggulan  dalam pencapaian Visi dan Misi Oragnisasi adalah:

(1)            Implementasi Pergub. Nomor 72 Tahun 2010

(2)            Adanya kepercayaan pengelola lembaga diklat

(3)            Peneraapan beberapa regulasi di bidang kediklatan

(4)        Kerjasama perguruan tinggi, pemerintah dan pihak luar negeri serta pihak

           ketiga

(5)            Pemanfaatan IT untuk pengembangan program kediklatan

(6)            Adanya kebijakan training rate PNS.

 

 

 

 

  1. B.      TANTANGAN/ANCAMAN

(1)    Rendahnya konsistensi instansi Pembina diklat terhadap lembaga diklat didaerah

(2)    Belum tersusunnya jenis dan jenjang kompetensi khusus lingkup pemerintah provinsi dan kab/kota

(3)    Lemahnya tingkat kepatuhan unit kerja terhadap regulasi kediklatan

(4)    Masih adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional

(5)    Masih adanya persaingan lembaga diklat non pemerintah penyelenggara diklat teknis dan fungsional

(6)    Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi.

 

 

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

 

3.1   Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah.Dalam mengemban tekad untuk melaksanakan tugas pokok, maka mencermati berbagai isu strategis mendapat perhatian antara lain:

  1. Kelembagaan Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintahan Umum dan Pembangunan SDM Negara belum memperlihatkan kinerja yang optimal, hal ini yang menjadi variabel antara lain dalam pelayanan publik menunjukkan tingkat kualitas pemberian pelayanan SDM belum seiring dengan tuntutan kualitas yang diharapkan masyarakat, sehingga terkesan aparatur dalam memberikan pelayanan kapasitasnya belum memadai untuk itu pemerintah daerah dalam hal ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan perlu melakukan langkah konkrit untuk meningkatkan kompetensi kapasitas aparatur melalui berbagai program kediklatan.
  2. Lingkungan strategis pemerintahan mengalami perkembangan secara dinamis dan cepat yang berdimensi global dan nasional serta kompleksitas struktur sosial, sehingga kelembagaan pemerintah daerah harus responship terhadap perkembangan yang terjadi, begitu pula keberadaan SDM pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kompetensinya seiring dan seirama dengan perkembangan kemajuan  yang terjadi dari waktu kewaktu. Kapasitas kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan diklat selama ini mungkin tidak memadai lagi dalam menghadapi perubahan tata nilai pergaulan global dan nasional yang begitu cepat dan kompleks, sehingga dapat mempengaruhi tingkat profesionalisme SDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, untuk itu kebutuhan Pendidikan dan pelatihan setiap aparatur perlu dilakukan secara dinamis sesuai tuntutan perkembangan lingkungan strategis pemerintahan.
  3. Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Lembaga Diklat Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang teakreditasi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya selalu memperhatikan peningkatan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kediklatan secara profesionalisme, sehingga perlu didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar yang dipersyaratkan. Diakui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang tersedia masih belum memadai utamanya pada saat pelaksanaan kegiatan kediklatan yang bersamaan / paralel, hal ini disebabkan keterbatasan anggaran, untuk itu upaya yang dilakukan dengan mengusulkan secara bertahap pengadaan sarana dan prasarana serta pemeliharaan / perbaikan sarana dan prasarana yang ada agar dapat dipertahankan dan difungsikan sesuai peruntukannya.
  4. Secara umum alokasi anggaran masih kurang dibeberapa kegiatan prioritas sementara objek kegiatan yang akan ditangani masih sangat banyak jumlahnya;

 

3.2   Telaahan Visi,  Misi,  dan Program  Kepala Daerah  dan Wakil  Kepala

         Daerah Terpilih

 

 3.2.1 Visi

 

Maksud dari perumusan Visi-Misi adalah tersedianya sebuah dokumen yang menggambarkan kondisi masa depan Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang hendak diwujudkan oleh Kepala daerah Terpilih serta upaya-upaya yang akan ditempuh oleh Kepala Daerah Terpilih dalam dalam mewujudkannya. Tujuan dari perumusan Visi dan Misi ini adalah tersosialisasikannya tujuan dan sasaran pembangunan yang hendak dicapai oleh pasangan calon pada tahun 2018 dan arah kebijakan serta program prioritas yang akan dijalankan untuk mencapainya.

Berdasarkan pemahaman atas permasalahan/isu strategis pembangunan dan potensil yang dihadapi pada periode 2013-2018, arahan dari RPJPD Sulawesi Selatan, serta arahan dari visi RPJMN 2010-2014, visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan 2013-2018 adalah:

Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018”

Dalam rumusan visi ini ada tiga pokok visi yakni pilar utama pembangunan Indonesia, simpul jejaring, dan akselerasi kesejahteraan. Penjelasan masing-masing pokok visi adalah sebagai berikut:

Pertama, Pilar Utama Pembangunan Nasional adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang menjadi acuan dan berkontribusi nyata terhadap solusi persoalan mendasar bangsa Indonesia. Persoalan mendasar tersebut khususnya dalam perwujudan katahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan di mana Indonesia masih mengimpor beras, garam, jagung dan daging. Sulawesi Selatan juga lebih berperan dalam mengembangkan pola ideal perwujudan kehidupan religius dan  kerukunan antar umat bergama, selain dapat mengembangkan tata kehidupan berbangsa, bernegara  dan bermasyarakat, khususnya pada pengembangan demokrasi, dalam substansi dan konteks yang sesuai dengan cara dan karakter Sulawesi Selatan.

Kedua, Simpul Jejaring adalah gambaran tentang posisi Sulawesi Selatan pada tahun 2018 yang semakin menempatkan dirinya sebagai pusat pertumbuhan dan perkembangan luar pulau Jawa, pusat pelayanan barang dan jasa, hubungan pendidikan, hubungan kesehatan, serta hubungan perhubungan darat, laut dan udara. Dengan posisi demikian, Sulawesi Selatan semakin kuat mensinergikan kemajuan kabupaten dan kota serta semakin bersinergi dengan perkembangan regional, nasional dan internasional.

Ketiga, Akselerasi Kesejahteraan adalah gambaran tentang proses dan hasil perubahan pada masyarakat Sulawesi Selatan melalui pengelolaan keragaman modal manusia, sosial, budaya, alam, fisik, dan finansial sehingga dapat mempercepat perwujudan kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat itu, pertumbuhan ekonomi berada di atas rata-rata nasional, pendapatan perkapita lebih dari Rp.30 juta, angka pengangguran dan angka kemiskinan berada di bawah rata-rata nasional. Agroindustri berkembang pesat sebagai kelanjutan dari perkembangan agribisnis, sementara industri manufaktur dan pertambangan akan berkontribusi signifikan dalam struktur perekonomian. Kondisi ini merupakan fase akhir era tinggal landas dan merupakan awal kematangan ekonomi yang sudah menunjukkan terbentuknya kelas menengah dan civil society dengan jumlah yang signifikan.

3.2.2     Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 2013-2018 adalah:

  1. Mendorong semakin berkembangnya masyarakat yang religius dan 

kerukunan intra dan antar ummat beragama;

  1. Meningkatkan kualitas kemakmuran ekonomi, kesejahteraan sosial dan

kelestarian lingkungan;

3.   Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan

      infrastruktur;

4.   Meningkatkan daya saing daerah dan sinergitas regional, nasional dan

      global;

5.   Meningkatkan kualitas demokrasi dan hukum;

6.   Meningkatkan kualitas ketertiban, keamanan, harmoni sosial dan kesatuan

      bangsa;

7.  Meningkatkan perwujudan pemerintahan yang baik dan bersih.

               Adapun keterkaitan antara Misi, kebijakan daerah dengan kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah:

MISI III            : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur

Kebijakan 16      :  Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan khusus (penerbangan, pramugari, SMK Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan melanjutkan beasiswa S2 dan S3)

Kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan:

-       Peningkatan kualitas pelayanan melalui jejaring kerjasama kediklatan

 

MISI VII           : Meningkatkan Perwujudan kepemerintahan yang baik dan bersih

 

Kebijakan 43      :  Peningkatan akuntabilitas dan kompetensi aparatur

Kebijakan Badan Pendidikan dan Pelatihan:

-       Peningkatan kualitas pelayanan kediklatan melalui penerapan system manajemen mutu (SMM)

 

 

3.2.3      Kebijakan Prioritas Kepala Daerah  dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

                   Terdapat 11 (sebelas) program yang akan diwujudkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2013-2018. Kesebelas program tersebut adalah:

1. Gratis SPP bagi mahasiswa baru, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi Swasta (PTS);

2. Gratis Lima Juta Paket Bibit Pertanian,Peternakan, Perkebunan, Perikanan dan 100 juta Bibit Tanaman Hutan;

3.  Gratis Modal Pengembangan Usaha Mikro Kecil;

4. Gratis paket modal pengembangan 100 wirausaha pedesaan pada setiap desa;

5. Membangun Industri baru 24 unit (satu kabupaten satu industri) di seluruh kabupaten/Kota;

6.  Membuka 500 (lima ratus) ribu lapangan kerja baru;

7.  Gratis paket peningkatan kualitas Rumah Rakyat Miskin;

8.  Melanjutkan pendidikan gratis sampai tingkat SMA;

9.  Melanjutkan kesehatan gratis;

10.Gratis biaya pendidikan bagi mahasiswa terpilih untuk sekolah kejuruan  khusus seperti penerbangan, pramugari, SMK pertanian, perkebunan, perikanan dan beasiswa bagi mahasiswa S2 dan S3;

11.Gratis Peningkatan kualitas tenaga pengajar melalui Boarding School untuk guru SD, SMP, SMA, guru mengaji, mubaliq, khatib dan alim ulama.

Terdapat beberapa item program sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut yang mana program tersebut  bertujuan untuk  peningkatan kompetensi atau sumber daya manusia yang handal.  Untuk mendukung program ini Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan dalam RENSTRA 2013-2018 telah menyusun Program Peningkatan Kapasitas Profesionalitas SDM (Sumber Daya Manusia),

Indikator kinerja dari program ini adalah tercapainya tingkat kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), yang diukur melalui:

  1. Jumlah Alumni diklat;
  2. Persentase meningkatnya atau tercapainya tingkat kompetensi peserta sesuai yang dipersyaratkan

 

3.3. Keterkaitan Dengan Renstra Kementerian/Lembaga (K/L)

          Arah kebijakan dan strategi kementerian tahun 2010 – 2014 disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 sebagai bagian dari agenda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025Tahap kedua tahun 2010-2014, yaitu memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian, serta keberlanjutan program dan kegiatan lingkup Kementerian Dalam Negeri Lima Tahun Kedepan.

 

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi dan Kajian Lingkungan  Hidup  Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

          Tujuan umum penataan ruang wilayah Provinsi  adalah untuk menata ruang wilayah Sulawesi  Selatan termasuk pesisir dan pulau-pulau kecilnya menjadi simpul transportasi, industri,  perdagangan, pariwisata, permukiman, pertanian, lahan pangan berkelanjutan, serta untuk  meningkatkan kualitas lingkungan daerah aliran  sungai, secara sinergis antar sektor maupun antar wilayah, partisipatif, demokratis, adil dan seimbang, dalam sistem tata ruang wilayah  nasional, yang bermuara pada proses peningkatan kesejahteraan rakyat, khususnya warga  Sulawesi Selatan secara berkelanjutan. Sedangkan tujuan khususnya adalah:

  1. mengembangkan fungsi Sulawesi Selatan  sebagai simpul transportasi, industri, perdagangan dan konvensi;
  2. mengarahkan peran Sulawesi Selatan sebagai lahan pangan berkelanjutan dengan mengarahkan pengembangan agrobisnis dan agroindustri khususnya komoditi-komoditi unggulan Sulawesi Selatan, yang sekaligus sebagai penggerak ekonomi rakyat;
  3. mengarahkan pengembangan kawasan serta prasarana wisata budaya, wisata alam, wisata bahari, wisata agro, maupun wisata belanja;
  4. memulihkan daya dukung lingkungan, terutama DAS kritis sebagai dukungan proaktif terhadap fenomena perubahan iklim dunia, dengan menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan lindung dengan kawasan budidaya dalam satu ekosistem darat, laut dan udara, serta terpadu antara wilayah Kabupaten/kota;
  5. meningkatkan sinergitas, efektifitas dan efisiensi penataan ruang lintas sektor dan lintas wilayah Kabupaten/kota yang konsisten dengan kebijakan Nasional dan daerah, termasuk pengembangan prasarana wilayah sesuai daya dukung wilayahnya;
  6. secara khusus mengarahkan penataan ruang wilayah pesisir dan kepulauan menjadi lebih produktif, lebih terpenuhi pelayanan sosial, ekonomi dan budaya, serta lebih terlayani sistem transportasi, informasi dan komunikasi agar terbangun ekonomi wilayah kelautan secara terpadu dan berkelanjutan;
  7. menjadi dasar bagi penyusunan rencana yang bersifat lebih operasional dalam pembangunan dan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan seperti penyusunan RTRW Kabupaten/Kota, perencanaan kawasan strategis Provinsi, penyusunan RPJMD Provinsi;
  8. menciptakan kepastian hukum dalam pemanfaatan uang yang akan merangsang partisipasi masyarakat;
  9. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  10. menjadi pedoman bagi aparat terkait dalam hal pengendalian pemanfaatan ruang, baik melalui pengawasan, perizinan dan penertiban.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan berdasarkan asas desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan.

3.5   Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program selama lima tahun kedepan Renstra SKPD 2013- 2018 ini diperlukan metode penentuan isu-isu strategis sehingga dapat diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan.

Isu-isu Strategis yang berkaitan dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan adalah sebagai berikut :

1)            Rendahnya kompetensi aparatur yang mengakibatkan belum optimalnya pelayanan publik

2)            Peningkatan daya saing

3)            Reformasi kediklatan

4)            Diklat berbasis kompetensi

5)            Learning Organization atau organisasi pembelajaran

 

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, NILAI, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN

 

Sebagai kelengkapan dari penyusunan Renstra Badan Diklat Propinsi Sulawesi Selatan, maka berikut ini dipaparkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.

Menyikapi berbagai dinamika perkembangan lingkungan strategis baik internal maupun eksternal, Sulawesi Selatan  bertekad menjadi wilayah terkemuka di Indonesia melalui pendekatan kemandirian lokal yang bernapaskan keagamaan pada tahun 2028, olehnya itu semua tatanan yang ada perlu menyikapi secara cermat dan bijaksana.

Untuk maksud tersebut tatanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bertekad mewujudkannya yang dapat dibuktikan melalui pernyataan Visi yakni “Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi Kesejahteraan pada Tahun 2018” dan telah dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018. Beranjak dari visi tersebut yang merupakan landasan perumusan Visi dan Misi  Badan  Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan / Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

4.1.            VISI dan Misi

C. VISI

 

Penyataan Visi ini mengandung pengertian sebagai berikut :

1. Terdepan adalah suata gambaran posisi/tempat yang secara obyektif dan elegan hendak dicapai di masa yang akan datang oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Inovasi adalahKegiatan perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam produk barang dan/atau jasa.

3. Pengembangan adalah suatu proses perubahan secara bertahap kearah tingkat yang berkecenderungan lebih tinggi dan meluas danmendalam yang secara menyeluruh dapat tercipta suatu kesempurnaan atau kematangan.

4. Kompetensi adalah Kemapuan seseorang dalam mengahdapi situasi dan keadaan di dalam pekerjaannya

 

D. MISI

Untuk  mewujudkan  Visi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan  tersebut diatas maka ditetapkan misi sebagai berikut :

4.2.TUJUAN  dan  SASARAN  JANGKA  MENENGAH  SKPD

4.2.1. TUJUAN

Penetapan tujuan dan sasaran Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Sulawesi Selatan didasarkan faktor-faktor prioritas issu-issu strategis. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu.Untuk mewujudkan visi dan misi Badan Diklat Provinsi Sulawesi Selatan maka ditetapkanlah tujuan sebagai berikut:

  1. Menghasilkan perencanaan dan pengembangan diklat yang berbasis kompetensi
  2. Mewujudkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang berbasis sistem manajemen mutu (SMM)dan teknologi informasi (IT)                            
  3. Menghasilkan kerjasama yang sinergis dengan stakeholder
  4. Menghasilkan penyelenggaraan diklat sesuai dengan regulasi kediklatan dan taat aturan jejaring kerja dengan stakeholder.

 

4.2.2. SASARAN

Dalam rangka pencapaian berbagai tujuan yang diharapkan maka ditentukanlah sasaran yang diinginkan sebagai berikut :

1)    Tersusunnya perencanaan dan pengembangan program diklat berbasis kompetensi

2)    Terselenggaranya diklat berbasis SMM dan teknologi informasi

3)    Terlaksananya kerjasama sinergis dengan stakeholder

4)    Terlaksananya penyelnggaraan diklat sesuai regulasi dan taat aturan

 

4.3. STRATEGI dan KEBIJAKAN

4.3.1.      STRATEGI

  1. 1.   Lingkungan Internal

Dalam melakukan analisa untuk menentukan strategi, sasaran dan program selama lima tahun kedepan RENSTRA SKPD 2013-2018 ini  menggunakan telaahan SWOT. Telaahan ini menganalisis faktor-faktor kekuatan, kendala/kelemahan, peluang, tantangan/ancaman.

a.   Beberapa kekuatan (Strength) yang digunakan, antara lain:

    1. Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2009 ttg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Provinsi Sulawesi Selatan.
    2. Kuantitas SDM Aparatur yang cukup memadai.
    3. Adanya Akreditasi Program Diklat Prajabatan, Kepemimpinan Tk. IV dan Tk. III dari Instansi Pembina.
    4. Adanya dukungan pimpinan dalam upaya peningkatan kompetensi SDM.
    5. Adanya Standar Manajemen Mutu (SMM) dalam penyelenggaraan diklat
    6. Adanya dukungan APBD

b. Beberapa Kendala/kelemahan (weakness) yang perlu diperhatikan, antara lain:

  1. Terbatasnya sarana dan prasarana kediklatan.
  2. Rendahnya anggaran terhadap kebutuhan penyelenggaraan diklat.
  3. Jumlah widyaiswara belum memadai.
  4. Kualitas widyaiswara belum optimal
  5. Rendahnya kedisiplinan, motivasi dan budaya kerja aparatur
  6. Rendahnya jejaring kerjasama kediklatan dengan instansi dan lembaga lain.
  7. 2.   Lingkungan Eksternal    
    1. a.   Beberapa Peluang (Opportunities) yang perlu diperhatikan, antara lain:
      1. Adanya Kepercayaan penegelola Lemabaga diklat Kab/Kota
      2. Kerjasama/kolaborasi dengan perguruan tinggi, pemerintah pusat dan pihak luar negeri serta pihak ketiga yang terkait dalam pengembangan SDM.
      3. Pemanfaatan IT untuk pengembangan program kediklatan.
      4. Implementasi Peraturan Gubernur Nomor 73 Tahun 2010 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Pendidikan dan Pelatihan Sistem Satu Pintu.
      5. Penerapan terhadap beberapa regulasi di bidang kediklatan
      6. Adanya kebijakan training rate bagi PNS.
  1. b.   Beberapa tantangan/ancaman (Threats) yang digunakan, antara lain:

1.Masih adanya lembaga diklat pusat/sektoral yang menyelenggarakan diklat kepemimpinan, teknis dan fungsional

2.Masih adanya persaingan lembaga diklat non pemerintah yang menyelenggarakan diklat teknis dan fungsional

3.Lemahnya tingkat kepatuhan unit kerja terhadap regulasi kediklatan

4.Rendahnya konsistensi instansi Pembina diklat terhadap lembaga diklat di daerah

5.Belum tersusunnya jenis dan jenjang kompetensi khusus lingkup Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota

6.Tuntutan terhadap kualitas pelayanan yang semakin tinggi

Untuk lebih memahami tentang kebijakan dan kaitannya dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi dapat dilihat di table IV.2. dibawah ini :

 

 

 

 


 

VIDEO